Cirebon, bidikkriminalnews.com – Insiden ambruknya atap dua ruangan di SMPN 1 Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pekan lalu, masih menyisakan polemik di tengah masyarakat. Kejadian tersebut menyebabkan 16 siswa dan siswi mengalami luka, dengan 7 di antaranya harus dirawat di rumah sakit.
Peristiwa yang terjadi pada 24 Desember 2024 ini memicu pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Dinas Pendidikan (Disdik), konsultan, dan pihak kontraktor yang diduga terlibat dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai standar. Pihak Polresta Cirebon telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait renovasi bangunan atap ruangan tersebut, yang diduga menggunakan material berkualitas rendah.
Pemanggilan Pejabat dan Kontraktor Pejabat yang dipanggil Polresta Cirebon meliputi Kadisdik H. Ronianto, Kabid SMP Ade Kandar, kontraktor Irwan, dan pihak konsultan. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ade Kandar menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan keterangan kepada Polresta Cirebon, namun investigasi masih terkendala karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) asli belum ditemukan.
“Mabes Polri juga sempat turun tangan untuk memeriksa kasus ini. Renovasi atap tersebut diketahui menggunakan anggaran kecamatan pada masa Kabid sebelumnya, Amin,” ungkap Ade Kandar.
Kritik Tokoh Masyarakat.
Foto : Ketua Ketua PWRI Kabupaten Cirebon
Tokoh masyarakat Talun dan Dari Ketua PWRI Kabupaten Cirebon, sangat menyayangkan sikap para pejabat terkait yang terkesan saling melempar tanggung jawab.
“Bagaimana mungkin dokumen penting seperti RAB asli tidak ditemukan? Ini menunjukkan lemahnya pengelolaan administrasi dan tanggung jawab. Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti kasus ini tanpa pandang bulu demi keadilan dan keselamatan generasi muda,” ujar salah satu Ketua PWRI Kab Cirebon masyarakat , Moh.Juanda
Harapan Publik masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Keamanan siswa harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Laporan lebih lanjut dari pihak berwenang dan perkembangan investigasi diharapkan segera dipublikasikan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para korban.
Disusun untuk menjawab kebutuhan informasi secara lengkap dan profesional,team investigasi APH secepatnya memberikan Sanksi hukum.
